Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tindak pidana perbankan seringkali terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada.

Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan harus dilakukan secara tegas dan adil. “Kita harus menunjukkan bahwa hukum di Indonesia berlaku untuk semua tanpa terkecuali, termasuk untuk pelaku tindak pidana perbankan,” ujarnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan juga mendapat sorotan dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Menurutnya, OJK akan terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana perbankan. “Kami akan memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum agar tindak pidana perbankan dapat diatasi dengan baik,” kata Wimboh.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, Kepolisian Republik Indonesia juga turut berperan. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana perbankan. “Kami akan terus bekerja keras untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana perbankan sehingga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga,” ujarnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Dengan kerjasama antara pihak berwenang dan lembaga terkait, diharapkan tindak pidana perbankan dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Semua pihak harus ikut serta dalam menjaga integritas dan keamanan sistem perbankan di Indonesia.